KJP: Kartu pintar atau…???

Banyak spekulasi mengenai sejauh mana efektifitas KJP dalam rangka mendidik anak bangsa. Ada yang menganggap bahwa KJP tidaklah mendidik, tetapi justru membuat generasi penerus tidak mandiri dan memiliki mental peminta-minta, tetapi disisi lain ada juga yang menganggap KJP penting dalam rangka mendukung program pendidikan di Indonesia, karena banyak orang tua yang tertolong anak-anaknya dapat terus bersekolah. Terlepas dari kontroversi itu, penulis akan mencoba membandingkan keduanya, apakah KJP lebih banyak memberikan manfaat yang positif untuk pendidikan di Indonesia atau justru sebaliknya? KJP menjadi benar-benar kartu pintar atau…???

Bagi penulis, lebih baik memberi pancing daripada memberi ikan. Kiranya peribahasa itu sangat tepat jika dikaitkan dengan problem KJP saat ini. Karena sudah kesekian kalinya pemerintah membuat program yang justru tidak mendidik masyarakatnya untuk mandiri, sebelumnya ada juga Bantuan Langsung Tunai (BLT), mungkin KJP bisa juga disebut Neo BLT hanya saja sasarannya berbeda justru KJP diperuntukan kalangan pelajar.

Jika kita memberi ikan, hanya seketika itu juga ikan bisa langsung habis, tetapi jika kita memberi pancing dalam jangka panjang orang dapat makan ikan, tentunya dengan jerih payah sendiri. Kedua kondisi itu tentu saja akan membentuk dua kepribadian yang berbeda pula. Yang satu akan terbentuk pribadi yang “peminta-minta”, dan yang satunya lagi sebagai pribadi yang “mandiri”. Manakah yang lebih baik?

Dalam dua tahun terakhir, penulis hamper selalu bersinggungan langsung dengan sekolah, dan tahu persis bagaimana KJP banyak menyedot perhatian siswa, guru dan juga orang tua. Banyak terjadi pula penyelewengan atau penggunaan dana KJP yang tidak sesuai dengan aturan. Entah itu dibelanjakan orangtua untuk keperluan rumah tangga, untuk cicilan motor, untuk beli handphone siswa, untuk bayar kontrakan, dan banyak lagi penyelewengan lainnya. Belum lagi, sekolah-sekolah swasta banyak juga yang “jemput bola”, dana KJP siswa langsung dialirkan untuk bayaran SPP. Untuk kategori yang kedua, mungkin tidaklah terlalu bermasalah karena digunakan untuk SPP siswa. Tetapi untuk kategori pertama tidaklah bisa ditolerir, jika ketahuan maka siswa akan di blacklist dan tidak akan mendapatkan KJP lagi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat tegas dalam regulasi KJP, tetapi tetap saja menurut hemat penulis KJP bukanlah solusi yang solutif mengingat efek jangka panjang yang dihasilkan, yaitu krisis kemandirian. Siswa seharunya dididik agar mandiri, tetapi pemberian KJP sebagai neo BLT justru membuat siswa tidak mandiri, memiliki mental peminta-minta dan pada akhirnya tidak adaptif dengan perubahan zaman dan tidak siap memimpin bangsa Indonesia kedepannya. Apakah ini yang memang diharapkan? Mari kita renungkan. []

2 thoughts on “KJP: Kartu pintar atau…???

  1. (Y) Dengan ada nya kjp Siswa Lebih condong Memanfaat kan kjp Itu Dengan Seonoh onoh.Contoh :Dia membeli Sepatu dengan uang Kjp Dan menjual nya dengan harga murah Demi mendapatkan uang .Menurut Saya KJP Ituh Memboros kan Dana APBN .

  2. Iya, itu juga salah satu bentuk penyelewengan yang sering dilakukan siswa. Saya setuju mas Yapri, sayang sekali klo dana APBN dihabiskan hanya untuk sesuatu yang menurut saya lebih banyak mudharatnya. APBD harus tepat sasaran dan membawa manfaat yang positif bagi masyarakatnya..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s